Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia atau cukup di... - dofaq.co
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia atau cukup di...Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia atau cukup disebut Majelis Permusyawaratan Rakyat (disingkat MPR-RI atau MPR ) adalah lembaga legislatif bikameral yang merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Setelah amandemen UUD 1945, anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD.
Beri Catatan Putusan MK Soal Pilpres, HNW : Penting Ada Perbaikan untuk Pemilu atau Pilkada ke Depan | Fraksi PKS
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo Irup HUT Kaltara ke-11
Terima Kehadiran Wakil Ketua MPR RI, PJ Gubernur NTB : NTB Siap Sambut Tahun Politik
Sosialisasi Empat Pilar, MK dan MPR Gelar Kuliah Kebangsaan | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
UM Gelar Sosialisasi Empat Pilar MPR RI Bersama Dr. Ahmad Basarah
Mbak Rerie Minta Permasalahan Pungli dan Sampah Menumpuk di Lokasi Wisata Harus segera Diatasi
Siapa Arsitek Gedung DPR? Ini Orangnya
BKN Fasilitasi Penilaian Kompetensi pada Seleksi Terbuka JPT Madya di Lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI
MPR: Hari Kartini Momentum Memperjuangkan Hak-Hak Perempuan
Pidato Presiden RI pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI dalam rangka HUT Ke-78 ...
Menpora Dito Hadiri Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2023
Ahli: MPR Tak Lagi Miliki Kewenangan Buat Ketetapan | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Perpustakaan MPR RI Studi Tiru ke MKRI | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
UU P3 Tidak Beri Tempat TAP MPR dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan | Mahkamah Konstitusi ...
MPR Sebut Ada Kewenangan yang Belum Diatur dalam Bentuk Produk Hukum | Mahkamah Konstitusi Republik ...
Arsul Sani Ucap Sumpah Jabatan sebagai Hakim Konstitusi | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
TAP MPR Pernah Digagas Masuk dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan | Mahkamah Konstitusi Republik ...
Unila dan MPR RI Sosialisasikan Empat Pilar Melalui Pagelaran Seni Budaya
Ketua MPR: Putusan MK Menjadi Akhir dari Berbagai Upaya Hukum Konstitusional
